ramai bincangan

Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilarang untuk menggunakan mobil dinas untuk dimanfaatkan mudik lebaran 2019 ini oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pengumuman tersebut sudah disampaikan oleh semua jajarannya melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah pada hari Selasa 28 Mei 2019. Untuk surat edaran itu sendiri tidak dijelaskan secara detail oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tetapi, dirinya hanya menyebutkan secara garis besar surat itu melaran pegawai Pemprov DKI untuk memanfaatkan fasilitas milik Pemda untuk kepentingan individu. "Tidak boleh (menggunakan kendaraan dinas) di DKI tidak boleh. Jadi DKI tidak membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Jadi ini sudah ada edaran Sekda ini surat edaran nya Nomor 42/se-2019 dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019 kemarin. Intinya tidak boleh," kata Anies saat ditemui di Balai Kota DKI Jalarta Rabu (29/5/2019). Bila a...

Dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Neraca Perdagangan pada bulan April 2019 mengalami defisit USD2,50 miliar. Jika dibandingkan dengan Neraca Perdagangan di di bulan Maret 2019 yang tercatat surplus USD540,2 juta, realisasi di bulan April turun. "Defisit berasal dari sektor migas USD1,49 miliar dan nonmigas USD1,01 miliar," jelas Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Defisit Neraca Perdagangan dituturkan oleh pria yang biasa dipanggil Kecuk itu disebabkan karena jumlah ekspor April diangka USD12,6 miliar, sementara untuk impornya diangka USD15,10 miliar. Ekspor di bulan April disebutkan oleh dirinya ternyata turun sebanyak 10,8% jika dibandingkan pada bulan Maret yakni USD14,12 miliar. Hal ini menurutnya disebabkan dari beberapa faktor, salah satunya adalah penurunan harga komoditas batu bara, timah, nikel, dan bijih besi. Sementara itu disisi lain, laju pertumbuhan impor ternyata jauh lebih tinggi dibanding ekspornya. B...

Pernah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo tentang perizinan di Indonesia yang masih terlalu banyak. Pernah perizinan mencapai 259 izin yang harus didapatkan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia, hal tersebut pernah disindir oleh Jokowi. "Lima tahun lalu, saya cek sendiri, ada 259 izin di sektor itu. Apa tidak terengah-engah investornya? Urus izin tidak cukup tiga tahun, siapa yang kuat? Kalau bisa dimasukin koper bisa tidak muat itu kopernya," jelasnya dalam sambutan di acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, Ballroom Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Jokowi mengatakan bahwa dengan perizinan yang begitu banyak dan rumit membuat investasi yang terealisasi hanya sedikit, padahal menurutnya sertiap harinya investor berbondong-bondong ingin berinvestasi di Indonesia. "Setiap hari investor berbondong bondong datang mau investasi, tapi yang netas cuma kecil, orangnya datan...